A. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek, beserta ketentuan pelaksanaannya;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan/Atau Perantara Pedagang Efek
6. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

B. Tujuan

1. Sebagai pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya.
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

A. Persyaratan

1. Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat.
6. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
7. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
8. Memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling rendah berpendidikan akademi setingkat diploma.
9. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di Perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.
10. Wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

B. Komposisi

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) orang dari anggota Direksi wajib ditetapkan sebagai Direktur Utama.
3. Perseroan dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang dengan tetap memperhatikan:

1. Kondisi Perseroan;
2. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
3. efektivitas dalam pengambilan keputusan

C. Pengangkatan, Pengunduran Diri, dan Pemberhentian

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat diangkat kembali.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya.
5. Dalam waktu paling larnbat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.
6. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut batal.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:

1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
3. Meninggal dunia;
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

D. Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat untuk menjabat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
2. Apabila masa jabatan anggota Direksi habis, maka dapat diangkat kembali melalui mekanisme yang telah ditetapkan.